Karawang – Komite Nasional Pemuda Indonesia atau (KNPI) Karawang, Guntar Mahardika menyikapi dana hibah 10 Miliar yang digelontorkan Pemkab Karawang pada Polda Jawa Barat.
Menurutnya, disaat Kabupaten Karawang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem tetapi pemerintah daerah malah berpoya-poya mengunakan anggaran APBD yang tidak tepat sasaran, kurang berfaedah bagi masyarakat Kabupaten Karawang.
“Sedangkan anggaran tersebut adalah hasil dari pajak yang dibayar oleh masyarakat Kabupaten Karawang dan harus bisa dirasakan kembali oleh mereka ” ujarnya.
“Nah ini malah pemerintah daerah memberikan bantuan berupa dana hibah senilai Rp10 Miliar ke polda jabar untuk pembangunan lahan parkir yang akhirnya menjadi polemik baik dikalangan aktifis, pemuda dan masyarakat umum lainnya menjadi pertanyaan besar,” tambah Guntar.
Ini wajib dipertanyakan ada kepentingan apakah dibalik pemberian dana hibah tersebut. Apa manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Karawang, sedangkan masih banyak PR (Pekerjaan Rumah/yang tertunda-red). di Kabupaten Karawang lihat jalan masih banyak yang rudak, mengakibatkan kecelakaan, dan tidak nyaman untuk laju kendaraan juga, ini yang harus diselesaikan. Selain itu masih ada lagi seperti tata ruang kota dan pembinaan organisasi kepemudaan baik itu KNPI atau Karang Taruna jauh lebih penting dari pemberian dana hibah ke Polda Jabar.
“Saya mewakili seluruh pemuda-pemudi se-Kabupaten Karawang sangat menyangkan serta miris dan kecewa melihat pemerintah daerah yang dalam hal ini tujuannya buat bupati semoga segera ada klarifikasi di hadapan publik. Teruntuk Kapolda Jabar harapan saya anggaran tersebut dikembalikan atau dialokasi untuk Polres Karawang yang mungkin nantinya akan lebih bermanfaat dan bisa di rasakan oleh warga Karawang,” kata dia.
Apabila tidak ada tanggapan, ia perwakilan pemuda siap bergerak untuk mengepung kantor pemerintah daerah Kabupaten Karawang menuntut bupati untuk turun dari jabatannya karena sudah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemimpin.
” 75 OKP dan organisasi kepemudaan lainnya se-Kabupaten Karawang akan bergerak menuntut bupati untuk mundur dari jabatannya,” tandasnya.
Selain itu, KNPI minta DPRD melakukan pengawasan sebagaimana fungsinya. Bila ada pernyataan anggota DPRD kecolongan, semakin menguatkan untuk melakukan hak interpelasi pada Bupati Karawang.
“Itu kan APBD, pastinya anggota DPRD khususnya dalam Badan Anggaran mengetahui sejak dalam bahasan atau usulan dari TAPD. Kalau benar merasa kecolongan, lakukan hak interpelasi saja supaya jelas pada publik,” tegas Guntar.
Sementara itu, pernyataan dari Pipik Taufik Ismail S.Sos,MM Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Karawang menyampaikan Kepada YTH Masyarakat kabupaten Karawang. Surat terbuka perihal polemik Dana Hibah Sebagai atas nama pribadi sebagai anggota DPRD Karawang, sekaligus ketua Fraksi PDI perjuangan, ia memohon maaf terkait polemik dana Hibah dari pemkab Karawang ke Polda Jabar.
“Karena dalam semua proses terjadinya mekanisme Hibah lembaga DPRD juga ikut andil dalam perealisasian hibah tersebut,” ujarnya.
Hal ini, menjadi pembelajaran bagi pihaknya untuk lebih memaksimalkan fungsi controling, budgeting di lembaga DPRD.
“Kami tidak mau masuk kepada berbagai alasan pembelaan diri terkait terjadinya proses hibah yang secara regulasi sudah sesuai aturan mekanisme yang berlaku,” ungkapnya
Baginya ini adalah pembelajaran untuk lebih maksimal kedepan dalam sisa waktu pengabdiannya menjadi anggota DPRD di Kabupaten Karawang.
Adapun terjadinya ketidakpuasan dengan dana Hibah tersebut, pihaknya menghargai dalam proses demokrasi dimana siapapun berhak mengeluarkan pendapat dengan mengkritisi kebijakan tersebut. Sekali lagi pihaknya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat proses dana hibah tersebut (Omen).
