Kota Bekasi – Anggota DPRD Provinsi dari Partai Demokrat, Ronny Hermawan menyakini Gubernur Jawa Barat terpilih, Deddy Mulyadi akan melaksanakan ucapannya yang diutarakan ke publik.
“Seperti yang kita tahu ya bahwa beliau terlihat sangat konsen sekali terkait banyak ijazah SMU/SMK yang tertahan. Dan seperti yang beliau utarakan ke publik, beliau berjanji berpihak dan akan mendorong penyerahan ijazah kepada siswa,” jelas Ronny ditemui awak media di sela perayaan Cap Go Meh di Kota Bekasi, Rabu (12/2/2025).
Lebih lanjut Ronny Hermawan menambahkan bahwa apa yang diutarakan oleh gubernur terpilih sudah tepat. Ijazah merupakan hak siswa setelah menempuh kewajibannya selama 3 tahun menempuh pendidikan.
“Terlepas masalah yang terjadi itu merupakan hak para siswa, saya dukung penuh pak gubernur untuk mendorong pihak sekolah menyerahkan ijazah,” terangnya.
Ia menyatakan bahwa pihaknya sebagai Dprd provinsi di komisi IV telah bersurat kepada kepala dinas pendidikan jawa barat mengenai hal tersebut dan mendorong percepatan penyerahan Ijazah pada siswa.
Penyerahan tersebut menurut Ronny harus sinergis dengan penyelesaian masalah yang ada berupa ada tinggakan pembayaran siswa.
“Apakah dibayarkan oleh pemerintah daerah, nanti coba kita lihat gebrakan pak gubernur terpilih,” jelasnya.
Diketahui untuk Kota Bekasi sendiri Di tingkat SMA/SMK, hingga saat ini masih ada 23.097 ijazah yang belum diserahkan kepada pemiliknya. Sebagian besar karena masalah tunggakan biaya sekolah. Dengan rincian
20.441 ijazah SMK, dengan total tunggakan mencapai Rp81,2 miliar.
2.656 ijazah SMA, dengan total tunggakan sebesar Rp13,2 miliar.
“Itu baru Kota Bekasi, anda bisa bayangkan jumlahnya untuk seluruh Jawa Barat, jumlah yang tidak sedikit. Apakah semuanya dicover oleh Apbd Jawa Barat atau dengan cara lain, perlu kita rumuskan mendalam dengan gubernur terpilih setelah dilantik nanti,” paparnya.
Ronny mendorong agar ada cara penyelesaian yang berkelanjutan agar tidak terjadi di tiap tahun ajaran pendidikan. Akan menjadi momok bagi pemerintah daerah jika harus mengcover semuanya.
“Saya yakin ini lebih kepada kesalahan pada sistem yang ada ditingkat sekolah itu sendiri. Jangan sampai masalah ini jadi permasalahan menahun yang tidak selesai-selesai. Harus ada solusi yang pasti,” pungkasnya.
Soalnya muncul adanya wacana untuk penggratiskan di tingkat SMU/SMK di Jawa Barat, Rony menerangkan bukanlah menjadi kewenangan di tingkat provinsi. Melainkan merupakan kewenangan penuh dari kementerian pendidikan pusat.(Yan)
