Bandung Raya – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, akan melakukan perombakan perbaikan bangunan sekolah rusak pada 2026 dengan mengusung konsep infrastruktur ramah disabilitas.
Konsep ini diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang inklusif, salah satunya dengan pemasangan guiding block di lorong-lorong sekolah hingga menuju ruang kelas.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, mengatakan bahwa perbaikan sekolah rusak tahun 2026 tidak hanya berfokus pada pembenahan fisik bangunan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan siswa dan guru berkebutuhan khusus.
“Sarana ramah disabilitas akan kami terapkan di semua sekolah di Bandung Barat. Kita sediakan fasilitas seperti guiding block agar sekolah lebih inklusif,” ujar Jeje saat ditemui, Kamis (15/1/2026).
Jeje menjelaskan, penerapan fasilitas ramah disabilitas sejatinya sudah mulai dilakukan sejak 2025. Beberapa sekolah bahkan telah memiliki guiding block di akses utama menuju ruang kelas.
“Seperti di SMP Negeri 1 Cisarua, jalan-jalan menuju ruang kelas sudah dipasang guiding block. Tahun ini akan kita lanjutkan dan kalau bisa diterapkan di semua sekolah di Bandung Barat,” jelasnya.
Sepanjang tahun 2025, Pemkab Bandung Barat telah menyelesaikan perbaikan 98 ruang kelas tingkat SD dan SMP yang mengalami kerusakan berat, sedang, hingga ringan. Rinciannya, sebanyak 82 ruang kelas SD dan 16 ruang kelas SMP telah rampung diperbaiki.
“Alokasi anggaran untuk perbaikan sekolah mencapai Rp25 miliar. Untuk jumlah ruang kelas di 2026 masih kami hitung, karena jarak dan kondisi sekolah juga mempengaruhi. Kemarin yang diperbaiki rata-rata mengalami rusak berat,” papar Jeje.
Ia menegaskan, pendidikan masih menjadi prioritas utama pemerintah daerah, mengingat berdasarkan data masih banyak sekolah di Bandung Barat yang membutuhkan perbaikan ruang kelas demi kenyamanan kegiatan belajar mengajar (KBM).
“Ini komitmen pemerintah untuk memberikan kenyamanan bagi siswa dan menghadirkan ruang kelas yang layak agar KBM berjalan optimal,” tegasnya.
Jeje juga berharap pihak sekolah dan siswa dapat menjaga fasilitas yang telah diperbaiki, agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang.
“Saya berharap fasilitas yang sudah diperbaiki bisa dijaga. Saya lihat di SMPN 1 Cisarua saja sudah ada yang rusak lagi. Ke depan ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bandung Barat, Asep Dendih, menambahkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana berbasis ramah disabilitas akan menjadi standar dalam perbaikan sekolah ke depan.
“Pada perbaikan sekolah tahun ini juga akan menerapkan hal yang sama, yakni pemasangan guiding block di sekolah-sekolah yang akan diperbaiki,” kata Asep.
Saat ini, Disdik Bandung Barat masih melakukan pendataan jumlah sekolah rusak yang akan menjadi prioritas perbaikan pada tahun anggaran 2026.
“Anggaran Rp25 miliar itu tidak hanya untuk infrastruktur, tapi juga bangku sekolah dan kebutuhan mendesak lainnya,” tandasnya(Dul).
