Kabupaten Bekasi – Tingginya angka pengangguran di kabupaten Bekasi mendapat sorotan dari Dokter Anwar Musyadad yang juga merupakan Ketua Umum LSM Masyarakat Peduli Investor (MPI).
Meski Di wilayah Kabupaten Bekasi banyak terdapat ribuan pabrik multinasional, manum masyarakat sekitar kawasan industri masih kesulitan untuk mencari kerja di wilayah yang di kenal dengan industri terbesar di Asia Tenggara itu.
“Ini permainan semua oknum, di perusahaan level-level manajer, hingga pemerintah yang bermain. Mereka lebih memilih merekrut tenaga kerja dari luar,”kata Anwar Musyadad.
Pria yang yang juga berprofesi sebagai pengacara ini menilai oknum-oknum tersebut mengeruk keuntungan dari perekrutan tenaga kerja,”Makanya banyak yang memilih tenaga kerja dari luar,”kata dia.
Jika hal tersebut dapat diberantas diyakini, masyarakat Kabupaten Bekasi bisa berpeluang mendapatkan kerja di lingkungan perusahaan sekitar.
Kehadiran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 misalnya, dinilai tumpul. Faktanya mayoritas perusahaan memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja luar daerah.
“Sampai saat ini kita belum lihat ada perusahaan yang disanksi akibat tak mematuhi perda itu. Kalau perda itu dijalankan, pasti banyak yang melanggar,”tuturnya.
Satuan tugas (Satgas) tenaga kerja yang dibentuk Pemerintah Kabupaten juga dinilai tak bertaji. Dikatakan Anwar seharusnya satgas itu melibatkan unsur-unsur masyarakat di sekitar kawasan.
“Satgas harusnya melibatkan masyarakat, bukan hanya Apindo dan kadin. Itu kan memang mereka yang berkecimpung dikawasan, jadi tidak fair, tidak akan berjalan,”paparnya.
LSM MPI memastikan akan memperjuangkan hak-hak warga sekitar kawasan untuk kesempatan kerja hingga kesempatan usaha. Selama ini masyarakat kesulitan untuk berusaha di lingkungan perusahaan kawasan.
“Ini menjadi perhatian kami, dan akan kami terus perjuangkan. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama merebut hak-hak kita warga sekitar perusahaan” tegasnya(Biz).
