Kabupaten Bekasi – Bantuan yang di kelola kementrian sosial untuk para masyarakat kurang mampu,yang kerap di sebut bantuan(Bpnt dan Pkh) kini menjadi buah bibir di dalam pemerintahan desa karena aturan dan sistem penyaluran yang berubah rubah.
Hal tersebut di benarkan oleh Abujihad (Abuy) kepala desa termuda di kabupaten bekasi yang mengatakan dengan kurang nya pendirian kemensos soal bantuan pkh maupun bpnt menjadi dampak cibiran warga.
“kami para pegawai pemerintahan desa,apalagi kalau sampai ada pengurangn maupun penambahan yang kurang tepat sasaran kami yang menjadi tumbal dari bantuan tersebut”ucap Pria yang akrab si sapa Abuy.
Abuy menjelaskan karena awam nya pengetahuan masyarakat soal pemutus atau penambahan bantuan itu adalah kewenangan dari kementrian sosial.
“Bukan hanya itu proses penyaluran pun yang menurut saya tidak jelas,awal melalui himbara,berubah melaui pos giro dan saat ini di bebaskan,sebenernya ini bantuan yang memiliki tujuan atau bantuan yg cuma cuma yang sifatnya tidak memiliki tujuan” jelasnya.
“Saya sangat berharap kepda ibu mentri sosial ibu Risma agar bersifat tegas ketika memiliki suatu program,jangan sampai kami pemerintahan desa yang menjadi tumbal dalam program yang di lakukan kemensos”tutur Abuy.
Di tambahkan abuy, ketika memang harus di tunaikan mohon untuk di ganti nama bantuan itu agar manjadi bantuan tunai Karen aturan atau sistem yang labil sehingga paham dari masyarakat yang di mana mayoritas adalah orang awam atau warga yang lanjut usia tidak mengutamakan peruntukan dari bantuan tersebut.
“bahkan di wilayah desa saya dan mungkin beberapa desa lain nya ,banyak para kpm menggadaikan kartu bantuan tersebut kepada pihak rentenir untuk kebutuhan yang kurang jelas,sekali lagi saya berharap kepada para pengamat baik dari bpk/ibu wakil rakyat maupun petugas dinas sosial,kementrian sosial bisa bener bener meninjau program jangan sampai uang negara hanya di hambur hambur untuk hal yang kurang bermanfaat”tandasnya dengan raut wajah yang penuh kecewa(maul).
