Kabupaten Bekasi — Gelombang desakan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kembali menguat.
Jampidkor Indonesia secara terbuka meminta KPK melangkah tegas dengan menangkap Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi serta mengusut sistematis indikasi intervensi dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur tahun anggaran 2026.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jampidkor Indonesia, Trie Dedi, S.H., menegaskan bahwa pergerakan ini merupakan bentuk dukungan penuh kepada lembaga antirasuah agar tidak berhenti pada penanganan tersangka sebelumnya, melainkan menyasar akar pengondisian proyek hingga ke tingkat teknis kedinasan.
Modus Dokumen “Sudah Jadi” dan Keterlibatan Oknum Berinisial J
Dalam temuan serta informasi yang dihimpun Jampidkor, pelaksanaan tender dan pengalokasian paket pekerjaan infrastruktur tahun 2026 mendulang sorotan tajam.
Diduga kuat masih ada praktik pengondisian yang melibatkan oknum pejabat tingkat atas hingga pelaksana teknis di dinas terkait. Secara khusus, muncul dugaan keterlibatan oknum pegawai/pejabat dinas berinisial J yang disinyalir bergerak atas arahan langsung dari pejabat atau Kepala Dinas.
Oknum J diduga berperan menyerahkan dan menyalurkan berkas atau dokumen persyaratan teknis yang sudah “jadi” (siap pakai/dikondisikan) kepada pihak penyedia atau kontraktor tertentu guna memuluskan proses verifikasi administrasi dan memenangkan paket proyek.
”Jampidkor Indonesia hadir untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional di Kabupaten Bekasi. Kami mendesak KPK tidak hanya menyasar atasannya, tetapi juga membongkar peran oknum-oknum di lapangan seperti berinisial J yang diduga menjadi perpanjangan tangan untuk membagikan dokumen persyaratan yang sudah dikondisikan demi mengatur pemenang proyek 2026,” tegas Trie Dedi, S.H.
Komitmen Mengawal Good Governance
Praktik pembagian dokumen persyaratan yang disiapkan secara sepihak oleh internal dinas dinilai sebagai bentuk nyata pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat serta tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Jampidkor Indonesia menyatakan akan terus mengumpulkan bukti-bukti materiil terkait modus penyediaan dokumen “jadi” ini dan siap menyampaikannya secara resmi ke KPK guna memperkuat penyidikan kasus ijon dan rekayasa proyek infrastruktur di Kabupaten Bekasi. Tutupnya(red).
