Kabupaten Bekasi – Pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Buni Bakti–Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, kembali menjadi sorotan. Perusahaan pelaksana, CV. Gabus Mandiri, diduga melakukan pengurangan spesifikasi teknis pekerjaan, mulai dari ketebalan Lapis Pondasi Agregat (LPA), ketebalan beton, hingga indikasi ketidaksesuaian mutu beton yang digunakan dalam pekerjaan pengecoran.
Berdasarkan informasi dan hasil pemantauan di lapangan, Nofal warga Kecamatan Babelan mengatakan, persoalan yang menjadi perhatian bukan hanya dugaan pengurangan ketebalan LPA dan beton yang sebelumnya dipersoalkan, tetapi juga ditemukannya keterangan mutu beton pada surat jalan pengiriman yang mencantumkan spesifikasi FS 38 S10+/-2 G25 NFA.
Padahal lanjut Nofal, berdasarkan informasi spesifikasi pekerjaan yang dipersoalkan, mutu beton yang seharusnya digunakan adalah FS 45. Jika dokumen kontrak memang menetapkan FS 45, sementara beton yang dikirim dan digunakan tercatat FS 38, maka terdapat indikasi ketidaksesuaian spesifikasi yang harus segera diklarifikasi dan dibuktikan melalui pemeriksaan teknis serta pengujian laboratorium.
“Perbedaan mutu tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif semata. Mutu beton merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kekuatan, daya tahan, dan usia pelayanan konstruksi jalan. Karena itu, penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi berpotensi memengaruhi kualitas hasil pembangunan dan merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat,”ujarnya.
Pihaknya menjelaskan,. Proyek yang berada di bawah Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Kontruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi tersebut menggunakan anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai sebesar Rp1.871.842.335,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
“Besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah semestinya berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Jangan sampai anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur berkualitas justru tidak diimbangi dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak,”terangnya.
Dugaan pengurangan volume dan ketidaksesuaian mutu material ini memunculkan pertanyaan serius mengenai fungsi pengawasan konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pengendalian mutu dari dinas terkait.
Sebab, setiap material yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi pemerintah wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kontrak. Apabila terdapat perubahan volume maupun spesifikasi, hal tersebut harus melalui mekanisme perubahan kontrak yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan dilakukan sepihak oleh pelaksana.
Ketentuan mengenai perubahan kontrak diatur dalam Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
Sementara itu, prinsip pengendalian mutu pekerjaan konstruksi jalan juga diatur dalam Spesifikasi Umum Bina Marga, yang mengharuskan pemeriksaan material dan pengujian mutu sesuai persyaratan teknis pekerjaan.
Atas persoalan tersebut, Dinas SDABMBK serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi diminta tidak tinggal diam. Dinas harus segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ketebalan LPA, ketebalan beton, serta mutu beton yang digunakan, termasuk mencocokkan surat jalan pengiriman beton dengan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, dan hasil pengujian laboratorium.
Uang rakyat bukan untuk dipermainkan. Pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya mengejar penyelesaian administrasi dan serapan anggaran, sementara kualitas pekerjaan justru dipertanyakan.
Publik berhak mendapatkan jalan yang dibangun sesuai spesifikasi, memiliki kualitas yang layak, serta dapat digunakan dalam jangka panjang. (Red)
