Kabupaten Bekasi – Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIAR, Nofal, resmi melaporkan sejumlah oknum Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Selasa (10/11/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pungutan liar (pungli) berupa permintaan biaya tambahan kepada enam peserta bakal calon kepala desa. Nilai pungutan yang diminta mencapai Rp50 juta per peserta atau total sekitar Rp300 juta.
Nofal mengungkapkan, awalnya masing-masing bakal calon diminta membayar biaya tambahan sebesar Rp90 juta. Namun, karena keberatan, akhirnya disepakati menjadi Rp50 juta per peserta.
Menurutnya, permintaan uang tersebut merupakan inisiatif sejumlah oknum panitia dengan alasan anggaran penyelenggaraan Pilkades yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak mencukupi untuk pelaksanaan Pilkades serentak di 154 desa.
Ironisnya, pembayaran tidak dilakukan melalui mekanisme penerimaan resmi pemerintah desa, melainkan diarahkan ke rekening BRI nomor 0319 0106 4035 *** atas nama bendahara panitia, Dede Arif Hidayatull.
“Seluruh peserta diarahkan menyetorkan biaya tambahan ke rekening BRI atas nama bendahara panitia. Bukti transfer kemudian diminta dikirimkan ke grup WhatsApp Pilkades SKT 2026–2034,” ujar Nofal kepada wartawan.
Nofal menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan panitia merupakan persoalan serius karena berpotensi melanggar ketentuan penyelenggaraan Pilkades dan mengarah pada penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan pihak tertentu.
Ia juga menyebut, permintaan pungutan tambahan tersebut tetap dilakukan meskipun telah ada larangan dari Bupati Bekasi maupun Camat Sukawangi.
“Larangan sudah disampaikan, tetapi berdasarkan keterangan dan bukti yang kami terima, permintaan pembayaran tetap berjalan. Bahkan, ada dugaan peserta diarahkan untuk mengaku bahwa uang yang telah disetorkan sudah dikembalikan apabila ada pihak yang mempertanyakan,” ungkapnya.
Dalam laporan tersebut, Nofal mengaku telah menyerahkan sejumlah dokumen sebagai bukti awal, di antaranya bukti transfer pembayaran, percakapan dalam grup WhatsApp, serta keterangan sejumlah peserta bakal calon yang mengaku telah menyetorkan uang tersebut.
Sebagai Ketua Umum LSM LIAR sekaligus mahasiswa Fakultas Hukum, Nofal menilai dokumen yang diserahkan layak menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan klarifikasi, memanggil pihak-pihak terkait, serta mendalami dugaan tindak pidana tersebut.
“Kami meminta Kejaksaan tidak berhenti pada penerimaan laporan. Periksa seluruh pihak yang terlibat, telusuri aliran uang, siapa yang menginisiasi, siapa yang memerintahkan, dan untuk kepentingan apa uang tersebut dikumpulkan,” tegasnya.
Nofal juga mempertanyakan alasan panitia meminta tambahan biaya kepada para peserta, sementara Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan anggaran khusus untuk penyelenggaraan Pilkades.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun Anggaran 2026, Desa Sukatenang disebut memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp345.120.500 (tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
“Dengan alokasi anggaran sebesar itu, mengapa masih ada permintaan tambahan hingga Rp50 juta dari setiap bakal calon? Jika memang terdapat kekurangan anggaran, seharusnya diselesaikan melalui mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban pemerintah, bukan justru membebankannya kepada peserta Pilkades,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan ini harus dibuka secara transparan agar tidak menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat desa.
Menurut Nofal, pembebanan biaya tambahan kepada bakal calon juga patut diuji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
Selain itu, Pasal 38 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa menegaskan pembiayaan Pilkades serentak dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota, termasuk untuk pengadaan surat suara, kotak suara, perlengkapan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
Di tingkat daerah, Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa juga memuat ketentuan bahwa biaya pemilihan kepala desa dilarang dibebankan kepada calon kepala desa.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperiksa dalam menguji legalitas permintaan biaya tambahan kepada para peserta Pilkades Sukatenang.
Saat mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Nofal menyampaikan laporan resmi terkait dua dugaan tindak pidana. Salah satunya mengenai dugaan pungutan biaya tambahan dalam proses penyelenggaraan Pilkades di Desa Sukatenang.
Laporan tersebut diterima melalui Kasubsi Tindak Pidana Khusus, Rizki. Ia mengapresiasi penyampaian laporan dan menyatakan akan mempelajarinya.
“Siap, Mas. Nanti coba kita pelajari laporannya,” ujar Rizki kepada Nofal.
Nofal berharap Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa panitia, bendahara, serta pihak-pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam pengumpulan dana.
“Jangan sampai praktik seperti ini dianggap sebagai hal biasa dalam proses demokrasi desa. Uang yang diminta dari enam peserta mencapai sekitar Rp300 juta. Kami meminta Kejaksaan mengusut secara terang, termasuk menelusuri ke mana uang tersebut mengalir dan siapa yang bertanggung jawab,” pungkasnya. (Red)
