Kabupaten Bekasi – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIAR menyatakan akan melaporkan sejumlah perusahaan kontraktor pelaksana proyek APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Perusahaan yang menjadi sorotan di antaranya CV Gabus Mandiri, CV Tsabit Mandiri Sejahtera, CV. Mustika Wijaya Kusuma, CV Azizah Putri Tunggal, CV. Aliza Sejahtera Semesta serta sejumlah perusahaan konstruksi lainnya.
Tidak hanya pihak kontraktor, LSM LIAR juga berencana melaporkan sejumlah pejabat terkait, mulai dari Kepala Dinas DPRKPP beserta PPK, Dinas DSDABMBK beserta PPK, Dinas Cipta Karya beserta PPK, hingga UKPBJ dan Pokja Pemilihan Kabupaten Bekasi.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan praktik pinjam bendera perusahaan, ketidaksesuaian tenaga ahli bersertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dengan dokumen penawaran, serta dugaan persekongkolan dalam proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Ketua Umum LSM LIAR menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran administratif biasa. Sebab, apabila perusahaan yang memenangkan tender tidak memiliki kemampuan dan personel sebagaimana dipersyaratkan, hal tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap mutu pekerjaan dan penggunaan uang rakyat.
Bahkan, LSM LIAR menduga praktik pinjam bendera perusahaan terjadi secara luas dalam sejumlah proyek konstruksi di Kabupaten Bekasi. Dugaan tersebut mencakup pekerjaan pembangunan jalan, jembatan, saluran drainase hingga bangunan pendidikan. Namun, dugaan ini perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen perusahaan, kepemilikan manfaat, serta pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Larangan praktik pinjam bendera perusahaan kini ditegaskan secara eksplisit dalam Peraturan Lembaga LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
Pasal 5 ayat (1) secara tegas melarang semua pihak yang terlibat dalam pengadaan melalui penyedia untuk meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain serta mengalihkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada pihak lain.
Aturan tersebut menjadi dasar penting bagi aparat pengawas untuk menelusuri siapa pihak yang sebenarnya mengendalikan perusahaan, mengelola anggaran, menandatangani dokumen, hingga melaksanakan pekerjaan di lapangan.
Selain persoalan pinjam bendera, pemenuhan tenaga ahli dan personel teknis bersertifikat SKK juga menjadi sorotan.
Dalam Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026, Lampiran II bagian 3.5.4.3 mengatur persyaratan personel manajerial pekerjaan konstruksi, termasuk kewajiban sertifikat kompetensi kerja sesuai jenis pekerjaan yang dipersyaratkan.
Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa tenaga ahli, teknisi/analis, dan operator yang melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja atau sertifikat kompetensi lainnya sesuai bidang pekerjaan.
Apabila persyaratan sertifikat tidak terpenuhi, penawaran dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan digugurkan dalam evaluasi teknis. Sementara dalam pelaksanaan kontrak, penyedia wajib memastikan personel yang dipersyaratkan benar-benar tersedia dan memenuhi ketentuan kontrak.
Jika perusahaan tidak mampu menghadirkan tenaga ahli yang telah dijanjikan, PPK harus melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan kontrak. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, penyedia dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pencairan jaminan, daftar hitam, ganti kerugian, dan/atau denda sesuai jenis pelanggarannya.
Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 78 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
LSM LIAR mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi memeriksa dokumen penawaran, kontrak, daftar personel manajerial, sertifikat SKK, laporan pengawasan, RAB, serta hasil pekerjaan fisik untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan.
LSM LIAR menilai PPK tidak boleh hanya menjadi pihak yang menandatangani administrasi kontrak. PPK memiliki kewajiban melakukan pengawasan untuk memastikan spesifikasi teknis dan persyaratan administrasi kontrak benar-benar dipenuhi.
Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 6 Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026. Sementara Pasal 82 Perpres Nomor 46 Tahun 2025 mengatur sanksi administratif bagi PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan yang lalai menjalankan kewajibannya.
Atas dasar itu, LSM LIAR meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menelusuri kemungkinan adanya pembiaran, penyalahgunaan wewenang, atau persekongkolan apabila ditemukan bukti keterlibatan pejabat dalam memenangkan perusahaan tertentu yang tidak memenuhi persyaratan.
LSM LIAR menegaskan, laporan yang akan disampaikan bukan semata-mata untuk mempersoalkan perusahaan kontraktor, melainkan mendorong transparansi dan akuntabilitas seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Uang APBD adalah uang rakyat. Jangan sampai proyek pembangunan hanya menjadi ladang keuntungan segelintir pihak, sementara masyarakat harus menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan kualitas yang telah dibayarkan melalui anggaran negara. (Red)
