Kabupaten Bekasi – Praktik dugaan pinjam bendera atau sewa perusahaan dalam pelaksanaan proyek konstruksi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Bekasi kembali menjadi sorotan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIAR mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA), hingga Kepala Dinas mengambil tindakan tegas terhadap kontraktor maupun pemilik perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.
Desakan itu disampaikan Ketua Umum LSM LIAR, Nofal, saat mendatangi kantor DPRKPP Kabupaten Bekasi, Kamis (12/11/2026). Kedatangannya untuk mempertanyakan integritas dan tanggung jawab pejabat pengadaan dalam mengawasi perusahaan yang memenangkan proyek, tetapi diduga pelaksanaannya dikendalikan oleh pihak lain yang bukan bagian dari badan usaha tersebut.
Nofal menilai, praktik pinjam bendera tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Sebab, penggunaan legalitas perusahaan milik orang lain untuk memperoleh pekerjaan pemerintah, sementara pihak yang mengendalikan proyek berbeda dari penyedia yang tercantum dalam kontrak, berpotensi mengaburkan pertanggungjawaban pekerjaan.
Menurut dia, persoalan tersebut bukan hal baru. Sejumlah proyek konstruksi pembangunan jalan lingkungan dan drainase di lingkungan DPRKPP Kabupaten Bekasi, khususnya pada pekerjaan tahun anggaran 2022, diduga melibatkan kontraktor yang bukan direktur maupun bagian dari perusahaan pemenang pekerjaan.
“Hampir semua pinjam bendera atau sewa perusahaan. Yang mengerjakan proyek justru bukan pemilik perusahaan ataupun bagian dari perusahaan tersebut,” ungkap Nofal.
Ia menyebut, berdasarkan penelusuran dan infestgasi lapangan LSM LIAR, menyebutkan beberapa badan usaha yang perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut, terkait dugaan praktik pinjam bendera serta persoalan dukungan tenaga pelaksana yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).
Beberapa perusahaan tersebut diantaranya:
CV Tsabit Mandiri Sejahtera.
CV Rizki Makmur Sejahtera.
CV Mitra Bersama Pratama.
CV Aliza Sejahtera Semesta.
CV Mustika Wijaya Kusuma.
CV Purnama Sari Rezeki.
CV Putra Mandiri
Nofal juga menyoroti dugaan penggunaan tenaga pelaksana bersertifikat yang hanya dicantumkan dalam dokumen persyaratan, tetapi tidak benar-benar menjalankan tugas sesuai kompetensinya. Bahkan, ia mempertanyakan dugaan praktik penyewaan sertifikat SKK untuk memenuhi persyaratan administrasi proyek.
Menurut dia, apabila dokumen tenaga kerja maupun sertifikat yang disampaikan kepada penyelenggara pengadaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, persoalan tersebut harus diperiksa secara serius. Kelengkapan dokumen tidak boleh sekadar menjadi formalitas untuk memenangkan pekerjaan.
Menanggapi hal tersebut, Toni Dartoni, selaku PPK pada bidang Permukiman dan PKK DPRKPP Kabupaten Bekasi, mengakui bahwa persoalan kontraktor yang diduga meminjam bendera perusahaan perlu dievaluasi.
“Kami memang tidak tahu bahwa kontraktor yang disebut meminjam bendera perusahaan lain banyak terjadi saat ini. Memang itu jelas melanggar peraturan. Apalagi kalau dokumen dukungan tenaga pelaksana yang memiliki sertifikat pun sewaan. Kami akan evaluasi semua,” ujar Toni Dartoni.
Pernyataan serupa disampaikan Kepala Dinas DPRKPP Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, di ruang kerjanya. Ia menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap rekanan kontraktor yang diduga menggunakan perusahaan pihak lain, termasuk persoalan dokumen dukungan tenaga kerja dan sertifikat SKK.
“Sesuai peraturan terbaru saat ini, sanksi lebih dipertegas bagi pelaku yang melanggar, seperti pinjam bendera, melampirkan dokumen dukungan palsu, serta mengurangi volume pekerjaan,” ungkap Nur Chaidir.
Ia juga menyampaikan rencana memanggil konsultan dan pengawas lapangan untuk melakukan evaluasi secara mendalam. Menurut dia, pihaknya akan menindaklanjuti setiap pelanggaran dan memberikan sanksi sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Siapa pun yang melakukan pelanggaran akan kami berikan sanksi sesuai peraturan LKPP terbaru,” ujarnya.
Nur Chaidir juga menyampaikan apresiasi atas informasi yang diberikan masyarakat. Ia berharap pengawasan terhadap pembangunan di Kabupaten Bekasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi publik.
Informasi yang disampaikan masyarakat, kata dia, diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan dalam pelaksanaan proyek pembangunan.
Bagi Nofal, komitmen evaluasi tersebut harus dibuktikan melalui langkah konkret. Ia meminta Toni Dartoni selaku PPK bidang Permukiman, Nur Wahyu selaku PPK PSU, serta Kepala Dinas DPRKPP Nur Chaidir tidak berhenti pada pernyataan akan melakukan evaluasi.
Ia mendesak agar pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh dokumen penawaran, identitas penyedia, struktur pengurus perusahaan, tenaga ahli dan tenaga terampil, kepemilikan serta keabsahan SKK, hingga pihak yang sesungguhnya mengendalikan pekerjaan di lapangan.
Nofal juga meminta agar pemeriksaan tidak hanya menyasar kontraktor yang menggunakan perusahaan pihak lain, tetapi turut menelusuri tanggung jawab pemilik perusahaan yang diduga meminjamkan nama dan legalitas badan usahanya.
Dasar hukum yang menjadi perhatian LSM LIAR adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
Dalam Pasal 5 ayat (1), aturan tersebut secara tegas melarang semua pihak yang terlibat dalam pengadaan melalui penyedia untuk meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera), serta mengalihkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada pihak lain.
Ketentuan tersebut juga membedakan pengalihan seluruh pekerjaan dengan pengalihan sebagian pekerjaan yang masih dapat dilakukan sepanjang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara Pasal 6 mengatur pengawasan pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi kontrak yang menjadi tanggung jawab PPK atau pejabat penandatangan kontrak.
Nofal menegaskan, ketentuan tersebut harus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat pengadaan di lingkungan DPRKPP Kabupaten Bekasi. Namun, penerapan aturan juga harus memperhatikan waktu berlakunya ketentuan dan ketentuan peralihan, terutama untuk proyek-proyek yang dilaksanakan sebelum Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 berlaku.
“Jangan sampai perusahaan hanya dipakai namanya untuk mendapatkan proyek, sedangkan pekerjaan dikendalikan pihak lain. Pemilik perusahaan yang meminjamkan legalitasnya juga harus diperiksa. Jangan hanya kontraktornya yang ditindak,” tegas Nofal.
Ia berharap evaluasi yang dijanjikan Kepala Dinas DPRKPP benar-benar dilaksanakan secara terbuka dan menyeluruh. Termasuk menelusuri dugaan pengurangan volume pekerjaan yang dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.
“Uang yang digunakan untuk membangun jalan dan drainase adalah uang negara. Masyarakat berhak mendapatkan pekerjaan yang sesuai spesifikasi, volume, dan kualitas kontrak. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan akibat lemahnya pengawasan,” kata Nofal.
LSM LIAR menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta Inspektorat serta aparat penegak hukum melakukan penelusuran apabila ditemukan bukti adanya penyimpangan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan.
Bagi Nofal, evaluasi bukan sekadar janji birokrasi. Publik kini menunggu apakah komitmen penindakan yang disampaikan pejabat DPRKPP akan berujung pada pemeriksaan dan sanksi nyata terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan. Atau hanya isapan jempol belaka. (Red)
