Aktivis senior Hariman Siregar menegaskan dukungannya terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara yang menjalankan fungsi sesuai amanat UUD 1945. Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu (18/2/2026) melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi.
Hariman menilai wacana menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan garis komando, menimbulkan tumpang tindih kewenangan, serta mengganggu efektivitas tugas kepolisian.
“Penempatan Polri di bawah kementerian justru akan menciptakan tumpang tindih kewenangan, mengaburkan garis komando, serta berpotensi menurunkan independensi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta menegakkan hukum secara profesional, humanis, dan berkeadilan.
Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga menolak wacana tersebut. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi melemahkan institusi Polri sekaligus mengurangi otoritas Presiden dalam sistem ketatanegaraan.
